Pendahuluan
Artikel ini menyajikan beberapa gagasan strategis bagi Calon Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama terletak pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat adat. Setiap isu dibahas dengan mengacu pada literatur dan data terkini untuk mendukung rekomendasi kebijakan yang diajukan.
Daftar Isi
1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Kalimantan Tengah terkenal dengan hutan tropis dan sumber daya tambangnya. Namun, deforestasi dan eksploitasi tambang yang tidak terkendali telah membawa dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dekade terakhir deforestasi di Kalimantan terus menjadi isu kritis. Pada tahun 2023, Kalimantan mencatatkan angka deforestasi tertinggi dengan total 124.611 hektar, hampir separuh dari total deforestasi di Indonesia. Kalimantan Barat menjadi daerah terparah dengan 35.162 hektar, diikuti oleh Kalimantan Tengah (30.433 hektar), Kalimantan Timur (28.633 hektar), Kalimantan Selatan (16.067 hektar), dan Kalimantan Utara (14.316 hektar) (Purwantono, I, 2024). Kerusakan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang merugikan masyarakat lokal dan menghambat pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.
Calon gubernur Kalimantan Tengah perlu mengedepankan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk program reboisasi untuk mengembalikan fungsi hutan, pengawasan ketat terhadap izin tambang untuk memastikan praktik penambangan yang bertanggung jawab, dan promosi ekonomi hijau yang dapat menciptakan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan (World Bank, 2021). Implementasi kebijakan ini akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa tindakan tegas dan kebijakan berkelanjutan, Kalimantan Tengah berisiko kehilangan kekayaan alamnya dan menghadapi konsekuensi jangka panjang yang merugikan.
2. Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur yang memadai merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi. Di Kalimantan Tengah, masih banyak wilayah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya harus menjadi prioritas utama. Menurut data dari Bappenas, kurangnya infrastruktur yang memadai menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar bagi masyarakat (Bappenas, 2020). Selain itu, infrastruktur yang buruk juga membatasi mobilitas dan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil, memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.
Selain pembangunan fisik, calon gubernur Kalimantan Tengah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tahan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan standar konstruksi yang lebih ketat dan memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap proyek pembangunan (Bappenas, 2021). Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Investasi dalam infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan ekonomi dan sosial di Kalimantan Tengah.
3. Calon Gubernur Kalimantan Tengah Harus Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di Kalimantan Tengah masih di bawah rata-rata nasional (BPS, 2021). Data ini mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan, yang disajikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah dan tenaga pengajar, serta memperluas akses pendidikan hingga ke daerah terpencil (UNESCO, 2020). Pendidikan yang berkualitas akan membekali generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru dan peningkatan fasilitas, juga sangat penting.
Baca juga : Buzzer Politik Pilkada 2024: Awas Ancaman Menjelang Pemilihan
Di bidang kesehatan, diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, memperbanyak tenaga medis, dan memastikan layanan kesehatan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (WHO, 2021). Akses yang merata ke layanan kesehatan akan membantu menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program kesehatan preventif seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan harus diperkuat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Pemberdayaan ekonomi lokal sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Calon gubernur Kalimantan Tengah dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dukungan dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, serta pemasaran produk lokal dapat membantu ekonomi lokal tumbuh dan berkembang (OECD, 2021). Selain itu, pengembangan industri kreatif dan inovasi teknologi dapat membuka peluang baru dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus memastikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan yang memadai untuk memastikan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi lokal ini.
Selain itu, strategi diversifikasi ekonomi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Calon gubernur Kalimantan Tengah dapat mempromosikan investasi dalam teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi lokal tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang memudahkan dan insentif pajak juga dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif akan memperkuat fondasi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Calon gubernur Kalimantan Tengah juga perlu mengembangkan program-program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Program ini harus mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal. Selain itu, akses permodalan yang lebih mudah dan dukungan pemasaran produk lokal akan membantu UKM berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program-program ini.
Dengan strategi yang tepat, pemberdayaan ekonomi lokal dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui dukungan yang tepat terhadap UKM, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan keterampilan, masyarakat Kalimantan Tengah dapat menikmati peningkatan pendapatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Menurut Transparency International, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (Transparency International, 2021). Calon gubernur Kalimantan Tengah perlu menawarkan rencana untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memberantas korupsi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (UNDP, 2020). Upaya ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif, yang mampu melayani masyarakat dengan baik. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan, seperti sistem e-governance, dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik juga perlu dipertimbangkan. Sistem e-governance dapat digunakan untuk mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pelatihan dan pendidikan juga penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus memastikan bahwa teknologi ini diterapkan secara luas dan efektif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan tata kelola pemerintahan yang kuat, Kalimantan Tengah dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Calon gubernur Kalimantan Tengah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum konsultasi publik dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah, sehingga menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
Dengan strategi yang tepat, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Komitmen ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif, serta memastikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud di Kalimantan Tengah.
6. Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana
Kalimantan Tengah sering menghadapi masalah lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, penting bagi calon gubernur Kalimantan Tengah untuk memiliki rencana mitigasi bencana yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas penanganan bencana dan pendidikan masyarakat tentang kesadaran lingkungan (BNPB, 2021). Rencana ini harus mencakup langkah-langkah preventif dan responsif untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan sistem peringatan dini yang efektif dapat membantu meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan.
Pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang mitigasi bencana juga sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, hal ini harus menjadi perhatian serius calon gubernur Kalimantan Tengah. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih siap menghadapi situasi darurat dan dapat bertindak cepat untuk melindungi diri mereka sendiri serta membantu orang lain. Program-program pelatihan yang rutin dan simulasi bencana dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, dampak negatif dari bencana dapat diminimalkan, dan pemulihan pasca-bencana dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Selain itu, program pengelolaan limbah dan pelestarian ekosistem juga harus menjadi prioritas oleh Calon Gubernur Kalimantan Tengah (UNEP, 2020). Pengelolaan limbah yang baik akan mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat. Limbah harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan, seperti daur ulang dan pengolahan limbah organik menjadi kompos. Sementara itu, pelestarian ekosistem akan memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Upaya pelestarian ini bisa mencakup penanaman kembali hutan yang gundul dan perlindungan habitat alami untuk flora dan fauna lokal.
Kombinasi dari mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan yang baik akan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa komitmen yang kuat dan tindakan nyata, Kalimantan Tengah berisiko mengalami kerusakan lingkungan yang semakin parah dan dampak sosial ekonomi yang merugikan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan harus menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan daerah.
7. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Potensi pariwisata Kalimantan Tengah sangat besar, terutama dalam hal ekowisata. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan tanpa merusak lingkungan. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional masih dapat ditingkatkan dengan pengelolaan yang tepat (Kemenparekraf, 2021). Calon gubernur Kalimantan Tengah dapat mengembangkan strategi untuk mempromosikan destinasi wisata, meningkatkan infrastruktur pariwisata, dan melibatkan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (WTTC, 2021).
Pengembangan pariwisata berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini termasuk menjaga kelestarian alam, menghormati budaya lokal, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat setempat. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus memastikan bahwa semua inisiatif pariwisata dilakukan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengembangkan program-program yang mendukung pelestarian budaya lokal. Program pelatihan untuk masyarakat lokal dalam bidang pariwisata dan perhotelan juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik wisata.
Calon gubernur Kalimantan Tengah juga perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat dan berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur, seperti akses jalan yang baik, fasilitas akomodasi yang ramah lingkungan, dan pusat informasi wisata, akan meningkatkan pengalaman wisatawan dan menarik lebih banyak pengunjung ke daerah tersebut. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata, tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki peran aktif dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya dan alam daerah mereka.
Dengan strategi yang tepat, pariwisata berkelanjutan dapat menjadi salah satu pilar utama ekonomi Kalimantan Tengah, sambil tetap menjaga keindahan dan keanekaragaman hayati daerah tersebut. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana pariwisata dapat dikembangkan tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya lokal. Komitmen untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, menjadikan Kalimantan Tengah sebagai destinasi wisata yang unggul dan berkelanjutan.
Sebagai contoh, Wisata Dermaga Kereng Bangkirai dengan pesona Air Hitam Sungai Sebangau menjadi salah satu contoh wisata alam yang telah memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Lokasi wisata ini yang menyatu dengan lingkungan, kultur, dan budaya masyarakat setempat, menawarkan peluang besar bagi pengembangan wisata yang berkelanjutan. Wisata ini tidak hanya memberikan pengalaman unik bagi para pengunjung tetapi juga mendukung pelestarian budaya lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan wisata. Oleh karena itu, perhatian serius dari para pemangku kebijakan, terutama calon gubernur Kalimantan Tengah, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan wisata ini terus berlanjut secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Begitu juga dengan wisata lainnya diseluruh wilayah Kalimantan Tengah.
8. Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Adat
Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya di Kalimantan Tengah. Namun, mereka sering kali menghadapi ketidakadilan dan marginalisasi. Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan bahwa banyak masyarakat adat yang masih kesulitan mengakses layanan dasar dan hak-hak mereka sering diabaikan (AMAN, 2023). Calon gubernur Kalimantan Tengah harus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dengan memastikan mereka mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Perlindungan hak-hak tanah adat dan budaya lokal juga sangat penting untuk mempertahankan keberlanjutan sosial dan lingkungan (FAO, 2020).
Pemberdayaan masyarakat adat harus menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan yang diusung oleh calon gubernur Kalimantan Tengah. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Program pendidikan yang berfokus pada kebutuhan khusus masyarakat adat akan membantu meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi lebih besar terhadap komunitas mereka. Pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal juga dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat adat.
Selain itu, pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam akan memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Calon gubernur Kalimantan Tengah perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses ini. Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik pembangunan. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.
Dengan demikian, keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat adat akan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Calon gubernur Kalimantan Tengah harus memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk mendukung dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Upaya ini tidak hanya akan membantu menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal, tetapi juga akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.
Kesimpulan
Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, calon gubernur Kalimantan Tengah harus siap menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pendekatan komprehensif yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat adat merupakan kunci untuk menciptakan kemajuan yang berarti dan berkelanjutan di wilayah ini. Setiap calon harus mengusung visi yang jelas dan langkah konkret untuk mengatasi masalah yang ada serta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah.
Dengan demikian, implementasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan inklusivitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Calon gubernur Kalimantan Tengah yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam program kerjanya akan membawa perubahan positif bagi daerah dan masyarakat. Masa depan Kalimantan Tengah terletak pada kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen untuk kesejahteraan jangka panjang, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta menjamin keadilan sosial bagi semua warganya.
Referensi
- AMAN. (2021). Data dan Fakta Masyarakat Adat di Indonesia.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2021). Laporan Tahunan Mitigasi Bencana.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia.
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- FAO. (2020). Indigenous Peoples and Sustainable Development Goals.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan Deforestasi Indonesia.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2021). Statistik Pariwisata Indonesia.
- OECD. (2021). Small and Medium Enterprises (SMEs) and Entrepreneurship Policy.
- Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index.
- Purwantono, I (2024, Maret 30). Indonesia Bakal Tak Punya Hutan, Deforestasi Kalimantan Terbesar karena IKN.
- UNDP. (2020). Enhancing Governance for Sustainable Development.
- UNEP. (2020). Environmental Sustainability Reports.
- UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report.
- WHO. (2021). World Health Statistics.
- World Bank. (2021). Green Growth and Sustainable Development.
- World Travel & Tourism Council (WTTC). (2021). Economic Impact Reports.
- BNPB, Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026.
Tinggalkan komentar: